Aspek Hukum Jasa Konstruksi

Tahun Akademik:
Genap 2023/2024
Kelas-Offr:
D3-13VD
Deskripsi:
- Pengenalan hukum dan regulasi di bidang konstruksi - Administrasi kontrak, administrasi proyek konstruksi, hubungan aspek hukum dan administrasi proyek konstruksi, dan kondisi administrasi di Indonesia - Kegiatan umum administrasi proyek, meliputi mobilisasi dan pelaksanaan, penagihan termijn dan pembayaran, perintah perubahan pekerjaan - Bentuk kontrak konstruksi, meliputi aspek perhitungan biaya dan aspek kontrak - Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai kontrak standar, organisasi pengadaan barang/jasa, proses pengadaan barang/jasa, metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa, asas dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, peraturan yang terkait dengan barang/jasa pemerintah, permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa - Peran konsultan hukum dalam administrasi proyek konstruksi
Capaian Pembelajaran
  • - Menerapkan administrasi dan prosedur pelaksanaan umum pembangunan proyek
  • - Menganalisis peraturan perundang-undangan dan tata laksana pembangunan gedung di Indonesia
  • - Menjelaskan kegiatan umum administrasi proyek konstruksi
  • - Menjelaskan bentuk kontrak konstruksi
  • - Menimbang peran konsultan hukum dalam administrasi proyek
Daftar Pustaka:
  • - Yasin, Nazarkhan, 2014. Kontrak Konstruksi di Indonesia edisi kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  • - Hansen, Seng, 2017. Manajemen Kontrak Konstruksi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  • - Mudjisantosa, 2014. Pengantar Pengadaan dan Kontrak jasa Konstruksi. Yogyakarta: Primaprint
  • - Chow, K.F., 2012. Law and Practice of Construction Contracts. Singapore: Sweet & Maxwell
  • - Puil, J.V. dan Arjan van Weele, 2014. International Contracting: Contract Management in Complex Construction Projects. London: Imperial College Press
  • - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  • - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya
  • - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2012. Standar Dokumen Pengadaan