Enrolment options
Tahun Akademik:
Gasal 2024/2025
Kelas-Offr:
C-C
Deskripsi:
1. Konsep dasar pemerintah, pemerintahan dan kepemerintahan dari pandangan pakar pemerintahan dari berbagai sumber ,sejarah ilmu pemerintahan, kedudukan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan,hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya 2. Teori pemerintahan, teori terjadinya pemerintahan, bentuk negara dan bentuk pemerintahan,gaya pemerintahan,organisasi pemerintahan,administrasi pemerintahan, manajemen pemerintahan,birokrasi pemerintahan,kepemimpinan pemerintahan,etika pemerintahan, politik pemerintahan 3. Sistem pemerintahan presidensiil,sistem pemerintahan parlementer, dinamikan sistem pemerintahan di Indonesia era Orla . Orba dan Reformasi 4. landasan yuridis pemerintahan daerah dan desa, pemerintahan daerah dan desa dalam peraturan perundang undangan,pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah 5. hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya,pembentukan daerah, desa dan kawasan khusus,pemerintahan daerah dan desa, pemilihan kepala daerah dan kepala desa,peraturan derah dan peraturan desa
Capaian Pembelajaran
Gasal 2024/2025
Kelas-Offr:
C-C
Deskripsi:
1. Konsep dasar pemerintah, pemerintahan dan kepemerintahan dari pandangan pakar pemerintahan dari berbagai sumber ,sejarah ilmu pemerintahan, kedudukan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan,hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya 2. Teori pemerintahan, teori terjadinya pemerintahan, bentuk negara dan bentuk pemerintahan,gaya pemerintahan,organisasi pemerintahan,administrasi pemerintahan, manajemen pemerintahan,birokrasi pemerintahan,kepemimpinan pemerintahan,etika pemerintahan, politik pemerintahan 3. Sistem pemerintahan presidensiil,sistem pemerintahan parlementer, dinamikan sistem pemerintahan di Indonesia era Orla . Orba dan Reformasi 4. landasan yuridis pemerintahan daerah dan desa, pemerintahan daerah dan desa dalam peraturan perundang undangan,pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah 5. hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya,pembentukan daerah, desa dan kawasan khusus,pemerintahan daerah dan desa, pemilihan kepala daerah dan kepala desa,peraturan derah dan peraturan desa
Capaian Pembelajaran
- Mahasiswa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa yang berkaitan dengan kepemerintahan baik tataran teoritis maupun praktis sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dan proaktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut pemerintah, kepentingan publik yang disebabkan oleh peristiwa pemerintahan dalam konteks akademik dan/atau profesi.(A3
- Mahasiswa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa yang berkaitan dengan kepemerintahan baik tataran teoritis maupun praktis sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dan proaktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut pemerintah, kepentingan publik yang disebabkan oleh peristiwa pemerintahan dalam konteks akademik dan/atau profesi.(A3
- Mahasiswa mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif), menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang menyangkut pemerintah, publik, serta memosisikan diri sebagai agen transformasi masyarakat yang bermartabat sebagai bangsa dalam membangun peradaban dan jati diri bangsanya. (A4)
- Mahasiswa mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif), menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang menyangkut pemerintah, publik, serta memosisikan diri sebagai agen transformasi masyarakat yang bermartabat sebagai bangsa dalam membangun peradaban dan jati diri bangsanya. (A4)
- Mahasiswa memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait berbagai isu kepemerintahan, organisasi, administrasi, manajemen public, birokrasi, etika dan kepemimpinan public, politik desentralisasi dengan menggunakan wawasan sesuai dengan keilmuannya.
- Mahasiswa memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait berbagai isu kepemerintahan, organisasi, administrasi, manajemen public, birokrasi, etika dan kepemimpinan public, politik desentralisasi dengan menggunakan wawasan sesuai dengan keilmuannya.
- Mahasiswa mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif; serta menggunakannya sesuai kaidah keilmuan kepemerintahan dan atau keprofesionalan.
- Mahasiswa mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri; bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif; serta menggunakannya sesuai kaidah keilmuan kepemerintahan dan atau keprofesionalan.
- Mahasiswa mampu berkreasi dalam mempresentasikan , mengyusun renca proyek, melaksanakan Proyek Belajar pemerintahan dan menyelenggarakan seminar nacional dalam jaringan sebagai wujud keterampilan abad 21 ( 4C) dengan bertanggung jawab
- Mahasiswa mampu berkreasi dalam mempresentasikan , mengyusun renca proyek, melaksanakan Proyek Belajar pemerintahan dan menyelenggarakan seminar nacional dalam jaringan sebagai wujud keterampilan abad 21 ( 4C) dengan bertanggung jawab
- Tuliskan sesuai dokumen kurikulum prodi yang dirumuskan dalam deskripsi matakuliah Daftar Pustaka Bagir Manan, Fajar Baru Otonomi Daerah. Didik Sukriono, Politik Hukum Pemerintahan Desa, Instran Publishing, Malang. Fadel Muhammad.2009. Otonomi: Batu Uji Kemampuan Pemerintah Daerah Sebagai Pengembang Industri di Daerah. Http://fadelmuhammad.org/staging/2009 J. Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta. Kautzar. 2009. Teori dan Praktik Pemerintahan. Jakarta: Depdagri. M. Mas’ud Said, 2005, Arah Baru Otonomi Daerah Di Idonesia, UMM Press, Malang. Muluk,M.R.Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan PemerintahanDaerah. Surabaya: ITS Press bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya Osborne,D. & Gaebler, T. 2003. Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik. Terjemahan Rosjid, A. Jakarta: Penerbit PPM Pratino.2007. Governance Dan Krisis Teori Organisasi. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik UGM. Volume 11 No 2 (nopember 2007) 121-138 Riwu Kaho. 1982. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara Sarundajang, 2002, Pemerintahan daerah di berbagai Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Saukhani, dkk, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Smith, B.C.1985. Decentralization: The demention of The State. George Allen& Urwin.Sidney. Australia Smith,B.C.1985. Decentralization: The demention of The State. George Allen& Urwin.Sidney. Australia. Soejito, Irawan. 1983. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jakarta: Bina Aksara. Soejito, Irawan. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta. Soetandyo Wignyosoebroto, 2005, Desentralisasi Dalam tata Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, Malang, Bayumedia Publising. Suhino. 1991. Perkembangan Pemerintahan di daerah. Yogyakarta: Liberty. Sunindhia, Y.W. 1987. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Jakarta: Bina Aksara. Syafie, Inu Kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju Tjengreng, Burhanudin. 2004. Dasar Dasar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama. Untari, Sri.2020. Ilmu Pemerintahan. Malang: Fakultas Ilmu Pedidikan Universitas Negeri.
- Teacher: Muhammad Mujtaba Habibi
- Enrolled students: 37
Guests cannot access this course. Please log in.